Setara Institute: Ahok Tidak Lakukan Tindak Pidana Penistaan Agama

Agen Judi Online Terpercaya Jakarta – Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diduga melakukan penistaaan agama lantaran ucapannya saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Pada saat itu, Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Lantaran hal ini, Ahok pun dilaporkan oleh sejumlah kelompok ke kepolisian. Sampai saat ini, penyidik Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan telah memeriksa saksi, ahli, para pelapor dan terlapor. Rencananya, Selasa akan diadakan gelar perkara terbuka terbatas dan Kamis akan ditetapkan status kasus ini. Sejumlah kalangan baik pakar pidana maupun agama pun berpolemik tentang apakah Ahok benar melakukan penistaan agama. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani meyakini bahwa jika polisi obyektif dan independen dalam menangani kasus ini, maka Ahok bisa diloloskan. Pasalnya, apa yang diucapkan Ahok tidak memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam norma hukum yang mengatur tentang penistaan agama. Hasani menilai ada dua norma hukum yang biasa digunakan jika ada kasus dugaan penistaan agama, yakni Pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). “Saya menilai Ahok tidak melakukan penistaan agama karena pernyataan dia tidak memenuhi unsur perbuatan penistaan agama dalam Penpres Nomor 1/Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP. Jika dilihat pernyataan Ahok, dia tidak menghina Alquran atau ulama, tetapi menyindir orang yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan tertentu,” ujar Hasani di Jakarta, Senin (14/11). Lebih dari itu, Hasani menilai tidak ada “niat jahat” dari Ahok untuk melakukan penistaan agama. Padahal, niat atau mens rea merupakan salah satu hal penting untuk memastikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. “Mens rea adalah sikap batin pelaku pidana yang mengarahkan orang untuk melakukan perbuatan pidana. Saya menilai Ahok sama sekali tidak ada niat menghina Al-quran atau ulama,” terang dia. Dalam Pasal 4 Penpres Nomor 1/1965 yang kemudian diadopsi oleh Pasal 156a disebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. “Apakah Ahok dengan sengaja atau bermaksud menistakan agama, nanti penyidik akan membuktikan secara obyektif berdasarkan keterangan saksi, terlapor, pelapor, ahli agama dan pidana. Saya sendiri meyakini Ahok tidak bermaksud melakukan itu,” terang dia Lebih dari itu, kata Hasani, penanganan kasus dugaan penistaan agama sebenarnya harus batal demi hukum karena Ahok sudah menyampaikan permohonan maaf dan tidak melakukan perbuatannya secara berulang. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Penpres Nomor 1/1965. Dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 Penpres Nomor 1/1965 menggambarkan mekanisme penanganan kasus penistaan agama. Pasal 1 Penpres itu berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sementata Pasal 3 Penpres tersebut menyatakan, “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”. “Jika dilihat dari konstruksi hukum Penpres Nomor 1/1965, maka ada mekanisme non-judicial yang harus dilalui dulu, sebelum memproses secara hukum dugaan penistaan agama. Ahok sudah meminta maaf pada 10 Oktober dan 11 Oktober MUI menegurnya, maka sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang ada dalam Penpres itu, menunjukkan delik pidana ini menjadi tidak sempurna kecuali setelah diperingatkan peringatan diabaikan,” ungkap Hasani. Kemudian, Hasani menjelaskan delik penistaan agama diatur dalam buku 2 BAB XVI KUHP di bawah Bab Ketertiban Umum. Delik penistaan agama ini tidak terletak di bawah Bab tentang Agama. Menurut dia, dalam KUHP sebenarnya tidak diatur delik penistaan agama, tetapi delik penistaan golongan yang tertuang dalam Pasal 160 KUHP. “Namun, karena ada kasus penginjakan Al-quran pada tahun 1960-an, maka umat Islam marah, tetapi tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena belum diatur sehingga Presiden Soekarno menerbitkan Penpres yang Pasal 4 Penpresnya tersebut dimasukan dalam Pasal 156a untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan umat beragama,” pungkas dia. (YUS) Yustinus Paat/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu