PDIP: Supremasi Hukum 2014 Ingkari Pancasila

Rimanews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai upaya penegakan hukum tahun 2014 masih jauh dari ideologi Pancasila. Ranah hukum di tahun pemilu itu sarat intrik politik dan perang kepentingan. “Contoh, ketika PDIP menjadi pemenang (Pileg 2014), salah satu pasal yang diubah Pasal 82 (UU MD3), yang dihapuskan menjadi pemilihan sistem paket, itu melanggar asas kepastian hukum,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa (30/12). Baca Juga KPK Periksa Politisi PDIP dan Demokrat Terkait Korupsi e-KTP Tiga Putri Soekarno di Pusaran Pilgub DKI PKS Tak Sepakat PDIP Dapat Satu Kursi Pimpinan DPR Politisi PDIP Sebut ISIS Bangun Basis di Filipina Selatan Langkah PDIP untuk Dapatkan 1 Pimpinan DPR Menurut Basarah, penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tercederai saat berbagai kelompok politik dibutakan kekuasaan, dengan menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keturunan Tionghoa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Basarah menilai penolakan terhadap Ahok oleh organisasi kemasyarakatan tertentu merupakan bentuk arogansi kelompok yang sangat bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tertera di lambang negara, Garuda Pancasila. “Kritik terhadap pemimpin negara atau kepala daerah haruslah terhadap kinerja, bukan etnis atau warna kulit,” ujarnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : PDIP , hukum 2014 , politik , Nasional

Sumber: RimaNews